Aksi begal yang telah meneror masyarakat di sujumlah daerah di tanah air sebenarnya bukanlah tindak kejahatan baru. Begal adalah masalah lama terkait dengan masalah kemiskinan, beban ekonomi dan sekarang ditambah jerat narkoba.

"Ini masalah lama ya kalau di Lampung, kalau di daerah lain mungkin baru. Tindakan tegas jelas perlu tapi tidak akan selesai dengan tindakan tegas saja. Ini persoalan perut dan persoalan tradisi yang sudah lama berkembang disana. Jadi kalau bicara solusinya harus integral," kata anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf dalam dialog radio Bersama Wakil Rakyat kerja sama Pemberitaan Setjen DPR dengan RRI Pro3 di Jakarta, Jumat (6/3/15).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung ini menyebut ada persoalan tradisi yang sudah lama berkembang di sana, kekerasan, perkelahian  bahkan  tidak jarang berujung pembunuhan sudah biasa. "Di kampung orang tua saya perkelahian bunuh-bunuhan sudah biasa dengan tetangganya karena akar budaya menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan, menempatkan harga diri seperti itu," tuturnya. 

Menurutnya solusi integral itu mencakup aspek pendidikan, aspek religius, ekonomi dan membangun dialog budaya dengan masyarakat setempat. Selama ini upaya ini belum dilakukan konsisten bahkan tidak jarang ada oknum aparat yang memanfaatkan begal untuk keuntungan pribadi.

Maraknya narkoba juga membuat sejumlah pemuda terjerat. Sebagian terlilit hutang dengan bandar narkoba atau melakukan aksi begal untuk mengatasi sakau karena sudah kecanduan narkoba. "Ada laporan yang saya terima pelaku begal sebagian terlilit narkoba, ketika mereka sakau apapun akan mereka lakukan," ungkap dia.

Politisi Fraksi PKS ini menyebut keberhasilan seorang Kapolres yang berhasil membangun dialog dan pemahaman baru dengan mendekati tokoh masyarakat setempat. Pada saat itu kejahatan menurun namun pendekatan ini tidak dipertahankan ketika terjadi mutasi pejabat.

Sebagai anggota dewan Muzammil mengaku terus meyakinkan sejumlah pihak tentang solusi mengatasi permasalahan ini. Dalam masa reses kali ini, ia juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Provinsi Lampung membahas soal ini diantaranya dengan Pemda setempat dan Kapolda.

"Tahun 2012 lalu saya pernah mengusulkan agar Polri menambah seribu anggota Brimob di Lampung dan meminta Kapolri untuk menaikkan grade Polda Lampung dari tipe B menjadi tipe A. Kebijakan itu akan meningkatkan jumlah aparat sehingga pengawasan keamanan bisa diefektifkan, tetapi belum terealisasi," demikian Muzammil. (nanda/dita/iky) foto: ibnur/parle/hr